Pesan Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024

Gambar
  Indonesia berpeluang menjadi negara maju saat bonus demografi terjadi pada tahun 203--an dimana 68% penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Bila kita tidak mencapai ini, kita akan seperti Amerika Latin yang tidak bisa menjadi negara maju. Namun banyak tantangan yang harus dihadapi seperti angka stunting yang meskipun sudah menurun dari 37,6% (2013) menjadi 21,5% (2023), namun masih jauh dari target 14%. Kematian akibat penyakit menular juga masih tinggi yaitu stroke 331 ribu per tahun, jantung 296 ribu per tahun dan kanker 297 ribu per tahun. Itulah sebabnya kementerian kesehatan berusaha agar Puskesmas bisa melakukan deteksi dini dengan menggunakan USG dan EKG. Rumah sakit juga diharapkan untuk bersiap menerima CT-Scan, mamografi dan Cath-Lab, Linaec, serta MRI. Tentu semua itu harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai. Ketersediaan dokter spesialis masih menjadi problem terbesar. Rasion dokter kita masih 0,47, ranking 147 dunia. RSUD Indonesia 34% tidak punya d

Kapuas terima JKN Award

Para Bupati yang menerima award secara simbolis
Bupati Kapuas, Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT diundang oleh BPJS Kesehatan untuk menerima JKN Award Kategori Partisipasi Pemerintah Daerah. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta pada hari Selasa, 1 September 2015.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menyampaikan bahwa ada 13 provinsi dan 236 kabupaten/kota yang mengelola Jamkesda untuk sekitar 11 juta masyarakat miskin. Secara nasional sudah lebih dari 150 juta masyarakat yang di-"cover" oleh BPJS Kesehatan. 

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Gazali Situmorang mengatakan bahwa 76,4 juta masyarakat yang ditanggung oleh Jamkesmas. Setelah itu jumlahnya ditambah menjadi 86,4 juta. Bagi daerah yang orang miskinnya melebihi kuota yang diberikan, dipersilahkan untuk membuat Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesda diharapkan berakhir pada tahun 2016. Pada tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan untuk 92,4 juta masyarakat sebagai anggota BPJS Kesehatan dengan premi Rp 23.600. Meskipun belum sesuai dengan usulan DJSN, pemerintah akan menyediakan dana talangan. 

Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas kepada pelayanan primer. Diharapkan mereka bisa melaksanakan pelayanan kesehatan yang integratif, yang tidak hanya mengutamakan kuratif dan rehabilitatif tetapi mengutamakan promotif dan preventif. 


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kamus Dayak Ngaju - Indonesia

Pengantar singkat Bahasa Dayak Ngaju (4)

Laki-laki adalah "qawwam" bagi perempuan