Navigating Integrity Zone Development: A Hospital's Journey

Gambar
 This storyboard chronicles the efforts of a medical services head tasked with understanding and implementing an integrity zone at RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Hospital. Over one evening, they delve into the self-assessment form required for the integrity zone's development, consulting ChatGPT for clarification on complex issues and drafting essential documents. By morning, they are ready to lead a staff assembly, outlining the steps necessary to foster a culture of integrity within the hospital. On April 17, 2024, the director of RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo assigned the head of medical services to attend a socialization meeting for the integrity zone development. Searching for foundational documents for the integrity zone at night, finding the self-assessment form. Exploring the self-assessment questions, using ChatGPT to understand the complicated parts. Asking ChatGPT for advice on: Team Decree (SK Tim Kerja), Work Plan (Rencana Kerja), Change Agents (Agen Perubahan),

BPJS Kesehatan bayar Rp 152.000 per kunjungan pasien di puskesmas

Pada hari Kamis, 8 Desember 2016, bertempat di Ruang Imperial Hotel Aquarius Boutique Palangka Raya dilaksanakan kegiatan pertemuan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Provinsi Kalimantan Tengah dan Cabang Palangka Raya. Dalam pertemuan ini dr. Sony Tito Nugroho menyampaikan kondisi ketersediaan dokter dan dokter spesialis di rumah sakit yang ada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya. Dalam presentasi tersebut tampak bahwa penyeberan dokter spesialis masih belum merata. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyak rumah sakit yang belum memiliki dokter spesialis yang memadai.

Sementara itu Ibu Nancy menyampaikan masalah penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dari evaluasi yang sudah dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan mulai dari Januari sampai Juni 2016, tampak bahwa unit cost pelayanan pasien di puskesmas adalah Rp 152.000 per pasien. Nilai ini hampir sama dengan nilai klaim pelayanan pasien poliklinik di rumah sakit yaitu Rp 160.000 per pasien.

Untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan di puskesmas, pemerintah meminta agar ada komitmen pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional berupa:

  1. Angka kontak lebih dari sama dengan 150 per mil
  2. Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik kurang dari 5%
  3. Rasio peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) rutin berkunjung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lebih dari 50%
  4. Rasio kunjungan rumah 100% Kepala Keluarga dalam wilayah kerja Puskesmas selama satu tahun (Indikator Tambahan)


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kamus Dayak Ngaju - Indonesia

Pengantar singkat Bahasa Dayak Ngaju (4)

Laki-laki adalah "qawwam" bagi perempuan