MDMC Kapuas Resmi Dibentuk untuk Periode 2025–2030

Sabtu, 2 Agustus 2025 Bertempat di Kompleks Perguruan Muhammadiyah, Jalan Barito, Kuala Kapuas, telah diselenggarakan rapat pembentukan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kapuas untuk periode 2025–2030. Melalui rapat tersebut, susunan kepengurusan MDMC Kapuas ditetapkan sebagai berikut: Ketua: Muhammad Hipni, S.Kep., Ners Wakil Ketua: Much. Busyrol Fuad, S.Psi Sekretaris: Endang Andriyani, S.Pd., M.Pd. Bendahara: Sri Agustina, A.Md. MDMC, atau Muhammadiyah Disaster Management Center , adalah lembaga penanggulangan bencana di bawah naungan organisasi Muhammadiyah. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat koordinasi sumber daya Muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun non-alam, di seluruh Indonesia. Dengan terbentuknya kepengurusan MDMC Kapuas, diharapkan akan semakin memperkuat kesiapsiagaan dan respon cepat Muhammadiyah terhadap berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Kapuas dan sekitarnya. Berita dikirim oleh Bapa...

Heru : Segera Perbaiki Data Kesehatan di Kalteng

Palangka Raya, Selasa (4/3), Rapat Dengar Pendapat antara Komisi C DPRD Kalteng dengan Dinas Kesehatan Kalteng beberapa waktu yang lalu menjadi hangat karena berbagai data yang di tampilkan dari Kabupaten/Kota se-Kalteng belum memberikan gambaran yang riil mengenai kondisi kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Heru Hidayat, ST selaku anggota DPRD Kalteng yang membidangi masalah kesehatan tersebut, Bahkan menurut Heru, pihak Dinas Kesehatan sendiri menyadari akan kondisi yang terus melingkupi mereka mengenai pendataan kesehatan yang diinput dari Kabupaten/Kota se-Kalteng. 

Pada kesempatan itu, Heru memberikan informasi bahwa data yang ditampilkan sangat berbeda antara profil kesehatan yang di input di Kabupaten/Kota dengan hasil Reskesdes yang dilakukan oleh pihak lainnya. Hal ini mestinya menjadi perhatian serius, agar data yang valid dapat mendukung perencanaan dan kebijakan di bidang Kesehatan, sehingga kita akan mudah dalam pembuatan program/kegiatan yang terkendali secara progres pelaksanaan dan manfaatnya ungkap Heru. Dinas Kesehatan harus memiliki roadmap selama beberapa tahun ke depan, agar arah kebijakan tersebut memiliki pola terukur dan teratur. 

Selain itu Heru menyoroti kondisi Kartu Kalteng Barigas, meskipun Kartu Kalteng Barigas sudah terintegrasi dengan sistem BPJS, namun Heru berharap informasi data masyarakat yang menerima mestinya juga bisa diakses oleh masyarakat Kalimantan Tengah, agar ketika sebagian masyarakat yang belum terdaftar dengan Kartu Kalteng Barigas bisa menjadi pendataan untuk tahap berikutnya, yang memudahkan pendataan secara keseluruhan masyarakat dalam Kartu Kalteng Barigas yang terintegrasi dengan BPJS. Namun demikian menurut Heru, semua pihak baik itu Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mengintensifkan pola koordinasi untuk menghasilkan model data yang valid dan terukur sehingga memudahkan kita semua untuk menentukan prioritas dan capaian perbaikan di setiap tahun anggaran.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kamus Dayak Ngaju - Indonesia

Pengantar singkat Bahasa Dayak Ngaju (4)

Kode Pos di Kabupaten Kapuas