Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kapuas

Wakil Bupati (tengah) memimpin rapat koordinasi

Pada hari Senin, 12 Oktober 2015 bertempat di ruang rapat Bupati Kapuas dilaksanakan Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kapuas. Kegiatan imi dihadiri oleh lintas sektor terkait.

Dalam sambutan Bupati uang dibacakan oleh Wakil Bupati  disebutkan bahwa di Kapuas sudah ada 15 kasus. Setiap satu penderita diperkirakan ada 100 orang disekitarnya. Penanggulangan HIV/AIDS diharapkan bisa dilaksanakan secara terkoordinasi. Peran LSM perlu dalam menjangkau masyarakat.

Sumber belanja AIDS berasal dari APBN, APBD dan Alokasi Dana Desa. Belanja program AIDS dimasukkan dalam anggaran SKPD Dinas masing-masing sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kegiatan diutamakan pada sosialisasi pencegahan HIV. Bila sudah terkena segera berobat. Camat dan kepala desa diharapkan bisa melaksanakan program diwilayahnya masing-masing. Pelaksanaan ditingkat desa harus dibantu oleh LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Bapak Gampar N. Aden bertindak sebagai sekretaris merangkap anggota KPA. Bapak Raison bertindak sebagai ketua tim sekretariat KPA.

Bapak Raison menjelaskan mengenai epidemiologi HIV/AIDS. Beliau menjelaskan apa itu HIV dan AIDS, gejala, cara penularan, tidak menular melalui apa saja, targetVirus HIV, berapa lama dari HIV menjadi AIDS, pengobatan HIV/AIDS, Abstinence - Be faithfull -  Condom - Drugs and Education, Voluntary Counseling Test (VCT), pengobatan, epidemi AIDS, gelombang wabah HIV/AIDS, permasalahan epidemi HIV/AIDS, dan strategi penanggulangan AIDS.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, dr. Adelina Yunus, menyampaikan kondisi terkini HIV/AIDS di Kabupaten Kapuas serta peran dari masing-masing pengampu kepentingan (stakeholder). Selain irtu beliau juga menjelaskan potensi peningkatan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kapuas, dana hibah dari Pemkab dan kegiatan yang sudah danakan dijalankan.

Ketua Pelaksana KPA, Ir. H. Muhajirin, MP, menyampaikan peran yang diharapkan dari sektor terkait pada tahun 2016 dan seterusnya.

Dinas Pendidikan akan menganggarkan dana pelatihan bagi guru untuk menjadi konselor. Dinas Tenaga Kerja sudah memberi penyuluhan pada 6 perusahaan. Kementerian Agama ada program Sakinah dan produk halal yang bisa diselipkan penyuluhan HIV/AIDS.

dr. Agus Waluyo, pimpinan Puskesmas Melati, menjelaskan bahwa program penanggulangan HIV/AIS sudah dilaksanakan sebelum KPA muncul. Beliau juga mengharapkan ada koordinasi antara Dinkes dan Puskesmas. Beliau mendukung usulan pemeriksaan HIV bekerjasama dengan BNN. Usulan beliau untuk membentuk KPA kecamatan akan dibicarakan lebih lanjut.

drg. Nurcahaya (tengah) menyampaikan kondisi pelayanan HIV/AIDS di Puskesmas Sei Tatas

drg. Nurcahaya, pimpinan Puskesmas Pulau Petak menyampaikan bahwa masyàrakat disana banyak yang kerja di pertambangan. Disana juga ada Warung Jablai. Penyuluhan dilaksanakan menggunakan dana BOK.

Suko Adi M.Kes, pimpinan Puskesmas Pulau Telo menyampaikan bahwa ada peningkatan aktivitas di terminal induk. Beliau mengusulkan kegiatan penemuan kasus HIV. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS) umumnya berobat ke praktek swasta sehingga perlu koordinasi antara praktek swasta dan dinas kesehatan.

dr. Tonun Irawaty, pimpinan Puskesmas Melati menyampaikan bahwa penyuluhan dan pemeriksaan HIV sudah dilaksanakan oleh mereka. Sudah ada kolaborasi antara TB dan HIV. Sudah ada penyuluhan di Rumah Tahanan, warung pangku, dan UKS. Tidak ada kendala logistik.

Pihak kecamatan Basarang mengharapkan ada edaran dari Dinas PMD untuk pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Selain itu mereka juga mengusulkan agar struktur KPA diperluas sampai ke Kecamatan dan Desa.

Ketua Periang, Pendeta Agustinus Tunda menyampaikan bahwa Gereja Kristen Evangelis (GKE) sudah melakukan penyuluhan kepada kepada jemaat. Beliau mengharapkan adanya kerjasama dalam penyelenggaraan seminar yang terkait.

Pak Batunandan, sekcam Pulau Petak menyarankan agar ada pemeriksaan narkoba dan HIV secara massal. PSK di Kapuas tidak terkoordinir dan tersebar dimana-mana. Sebelum dangdut dimulai bisa penyuluhan, lomba cerdas cermat. Distribusi kondom di lokasi beresiko.

Yan Hendri Ale, Kepala Bappeda mengusulkan Perbup Pengaturan Alokasi Penggunaan Dana Desa. Selain itu beliau meminta ada edaran kepada semua SKPD sehingga bisa dievaluasi. Tidak semua kegiatan melulu dari pemerintah. Perusahaan dan LSM diharapkan bisa berpartisipasi dalam penyuluhan HIV/AIDS. SKPD diharapkan menggunakan dana untuk kegiatan masing-masing.