Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kembali diserahkan kepada RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Hal ini terjadi karena masih belum validnya data penduduk miskin di Kabupaten Kapuas. Hal ini mengakibatkan belum diketahuinya berapa banyak masyarakat miskin yang harus diasuransikan. Pengelolaan Jamkesda oleh RSUD membuat sistem rujukan tidak berubah. Pasien yang merasa miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan di RS harus membuat SKTM dan minta rujukan dari puskesmas. Diperkirakan dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah untuk Jamkesda cukup besar, mengingat ada sekitar 3000-an pasien Jamkesda yang berobat setiap tahunnya ke rumah sakit. Pemerintah Daerah juga harus mempersiapkan dana rujukan ke RSU Ulin Banjarmasin dan RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

Pada hari Jum'at, 30 November 2012 bertempat di Hotel Aquarius, Jl. Imam Bonjol, Palangka Raya diselenggarakan kegiatan Rapat Kerja Daerah Jaminan Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Kapuas. Dalam materi yang disampaikan oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI didapatkan informasi bahwa pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Bagi masyarakat yang belum dijamin oleh pemerintah, diharapkan ada partisipasi dari pemerintah daerah untuk membiayainya. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Asisten I, bahwa dalam mendukung program Jaminan Kesehatan yang digulirkan oleh pusat, Pemerintah Kalimantan Tengah menggulirkan Kartu Barigas bagi masyarakat yang belum dijamin, sehingga selu...