DPD PPNI Kabupaten Kapuas Go LMS Plataran Sehat

Gambar
  Sejak diberlakukannya UU Kesehatan No 17 Tahun 2023, Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Kapuas, tidak dapat melaksanakan Seminar Keperawatan ber SKP, dikarenakan semua kewenangan organisasi diambil alih Kementerian Kesehatan. Tapi DPD PPNI Kabupaten Kapuas tidak patah semangat mengingat anggota PPNI Kabupaten Kapuas berjumlah 1035 yang tersebar di 17 Kecamatan,  Pada hari ini, Sabtu, 20 Juli 2024, DPD PPNI Kabupaten Kapuas bisa kembali melaksanakan Seminar Keperawatan ke 7 ber SKP Kementerian Kesehatan. Hal ini merupakan komitmen DPD PPNI Kabupaten Kapuas dalam memberikan pelayanan kepada anggota PPNI. Adapun seminar hari ini diikuti peserta 200 sesuai kuota yang diberikan LMS Plataran Sehat Kementerian Kesehatan. Adapun materi seminar diantaranya : 1. Tips dan Trik  Mencapai SPM TB Dengan Mudah  di Puskesmas oleh Afriani Sintha, S.Kep,. Ners 2. Tatalaksana Pasien Hipertensi di Puskesmas oleh Muhammad Hipni, S.Kep., Ners 3. Peran Serta Per

Rapat Dengar Pendapat Dengan Kelompok Kerja Kepala Madrasah Aliyah Kabupaten Kapuas

Pada hari Selasa, 4 Juni 2013 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas diselenggarakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat dengan Kelompok Kerja Kepala Madrasah Aliyah Kabupaten Kapuas. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta gabungan Komisi DPRD. Pihak eksekutif dipimpin oleh Asisten I, diikuti oleh beberapa kepala bagian di Sekretariat Daerah, kepala dinas dan beberapa kepala bidang, kepala UPTD Dinas Pendidikan, kepala kantor kementerian agama dan kasi pendidikan madrasah.

Pertemuan ini mengakomodir permintaan dari Kelompok Kerja Kepala Madrasah Aliyah Kabupaten Kapuas, yaitu:

  1. Peraturan Bupati Nomor 188 Tahun 2012 tentang BOSDA harus direvisi dan BOSDA harus tetap ada walau pemerintah pusat menganggarkan BOS.
  2. Pemerintah Kabupaten harus menganggarkan Insentif Tunjangan Fungsional Guru Non PNS dari TK sampai SLTA sebagai kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap guru non-PNS.
  3. Pemerintah Kabupaten Kapuas harus menganggarkan bantuan sarana prasarana untuk Madrasah Aliyah mulai tahun 2014.
  4. Pemerintah Kabupaten Kapuas harus memberikan beasiswa miskin berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. 
Sumber: Suhardi MA (posting di grup Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kamus Dayak Ngaju - Indonesia

Pengantar singkat Bahasa Dayak Ngaju (4)

Laki-laki adalah "qawwam" bagi perempuan