Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kabupaten Kapuas

Gambar
  Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kabupaten Kapuas dilaksanakan pada hari Selasa, 30 April 2024 di aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.  Dalam sambutan dari Asisten III, Bapak Ahmad M. Saribi, beliau mengharapkan adanya arahan dari Sekretaris Daerah terkait masalah pembangunan Zona Integritas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Drs, Septedy, menyampaikan bahwa hasil dari Ombudsman untuk tahun 2023 adalah 82,72. Tapi penilaian KPK, kita berada pada 68,99 padahal target nasional adalah di atas 70. Kita tidak boleh puas dengan kepatuhan di Ombudsman, kita harus meningkatkan satuan pengawasan internal. Beliau bertanya, kalau darah lain bisa, mengapa kita tidak bisa. Mengapa? Masalahnya dimana? Pekerjaan ini adalah pekerjaan kita semua,

Pasien SKTM Langsung Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Sejak 1 Maret 2014 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Kapuas memutuskan untuk membayarkan premi untuk setiap pasien yang berobat ke rumah sakit dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hal ini dilakukan oleh Pemkab mengingat sangat terbatasnya dana yang tersedia untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar peserta BPJS Kesehatan (Jamkesda).

Jadi bila ada pasien miskin yang berobat ke rumah sakit dengan menggunakan SKTM, maka mereka langsung dibawa ke kantor :BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Mereka diminta untuk melengkapi persyaratan yang diminta. Premi bagi peserta tersebut akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kamus Dayak Ngaju - Indonesia

Pengantar singkat Bahasa Dayak Ngaju (4)

Laki-laki adalah "qawwam" bagi perempuan