Politik dan Pemilihan Kepala Daerah

Heru Hidayat

Oleh : Heru Hidayat*

Politik dan Kehidupan
Politik seringkali dilakukan atas dasar kepentingan dan strategi apa yang digunakan dalam memenuhi tujuannya. Oleh karena itu setiap orang, lembaga, bahkan partai politik tentu saja memiliki kepentingan dan strategi dalam mencapai harapan, keinginan dan tujuan masing-masing. Meskipun demikian kita harus bisa meletakan mana perilaku atau tindakan politik dan mana partai politik sebagai sebuah lembaga atau kumpulan manusia. Namun jika kita analisa semua itu akan tergantung pada masing-masing perannya, baik itu niat/orientasi, proses dan tujuan yang ingin diraihnya. Jika dilakukan oleh orang baik dengan niat, proses, dan tujuan baik maka akan menghasilkan kebaikan, namun jika sebaliknya maka hasilnya juga bisa saja tidak baik. Tentu saja kebaikan yang kita harapkan juga menjadi kebaikan dihadapan Tuhan. Hal ini berlaku tidak saja di politik namun juga bisa berlaku di sektor ekonomi, perdagangan, media, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya karena politik pada dasarnya merupakan bagian dari sektor kehidupan itu sendiri sebagaimana sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, seni, kesehatan, dan lain-lain. Yang cenderung membedakannya adalah niat, orientasi, motif, kualitas pelaksana, proses, lingkungan dan dampak yang akan dihasilkan. Adanya pelanggaran, penyelewengan, kejahatan dan ketidakbaikan tersebut ternyata tidak saja pada sektor politik, namun kenyataan juga terjadi pada sektor ekonomi/perdagangan, media, pendidikan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan lainnya. Jadi setiap sektor kehidupan dimasyarakat umumnya saling terintegrasi dan mempengaruhi satu sama yg lain. Sehingga jika kita ingin memperbaiki dan mengantisipasi semua itu sebaiknya pola yang tepat adalah saling bersinergi pada kebaikan dan perbaikan di semua sektor

Mencari Solusi

Saat ini sedang menjadi perbincangan mengenai pemilihan kepala daerah langsung atau pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun sampai saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung sebagian terdapat masalah, begitupun pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga bisa menimbulkan masalah, namun kita perlu mengetahui dimanakah akar masalahnya atau yang bisa menimbulkan masalah tersebut? Bagaimana manfaat dan mudharatnya? Tentu saja hasil Rapimnas NU memiliki alasan berdasar kenapa pemilihan kepala daerah harus kembali ke DPRD? Apabila kita sudah mengetahui masalahnya maka kita harus berupaya mencari solusi dari akar masalahnya. Nah sampai saat ini sebagian diantara masalah yang muncul jika pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, berikut ini catatan beberapa masalah yang menjadi fakta diantaranya adalah biaya pemilihan kepala daerah yang sangat besar untuk satu kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota harus menganggarkan lebih dari satu milyar, sementara para kandidat juga pasti mengeluarkan biaya yg tidak sedikit. Maraknya money politic fakta ini semakin mengagetkan kita dalam beberapa pemilu kepala daerah marak terjadi money politic bahkan dari sisi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa pemilukada banyak mengungkap adanya money politic. Tumbuhnya pola teror dan konflik di masyarakat, bahkan sebagian diantara keluarga maupun tetangga yg selama ini hidup dalam suasana kondusif menjadi berubah menjadi tidak harmonis dan rentan konflik. Kian banyaknya pelanggaran tidak saja dilakukan oleh kandidat dan tim suksesnya namun juga dilakukan oleh penyelenggara. Hal ini menjadi fakta dengan banyaknya penyelenggara yang di pecat karena melakukan pelanggaran oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lantas jika melalui pemilihan kepala daerah oleh DPRD dikuatirkan akan terjadi transaksi dan kesempatan yang terbatas, semua masalah baik itu pemilihan langsung maupun pemilihan melalui DPRD adalah lebih pada akar masalah moral dan karakter para pihak dalam menerapkan pola dan aturannya, lantas apa yang harus kita selesaikan dalam menghadapi masalah ini?. Pertama adalah kita harus memiliki persamaan persepsi bahwa membentuk masyarakat bermoral dan berkarakter adalah tugas kita semua anak bangsa. Oleh karena itu kita harus memperbaiki moral dan karakter itu dari setiap diri secara perorangan, keluarga dan lingkungan dan bangsa. Kedua bahwa bagian dari menumbuhkan kualitas sumber daya manusia itu baik yang akan dipilih maupun yang memilih harus memiliki niat, moral dan karakter yang baik. Dimanakah letak moral dan karakter baik tersebut tumbuh yaitu ada pada ajaran agama atau kepercayaan akan keyakinan yang harus dilaksanakan dan implimentasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai profesi dan kondisi. Disinilah pokok solusi yang harus di ambil alih dalam rangka mengoptimalkan peran serta menumbuhkan moral dan karakter manusia.

Memperkuat Pilar Demokrasi

Memperkuat bangunan partai politik dan pilar lainnya dalam demokrasi adalah cara menumbuhkan pola dan tata kelola yang baik secara keseluruhan. Karena keberadaan partai politik, media, birokrasi, lembaga swadaya masyarakat sangatlah penting, oleh karena itu masalah yang sering muncul lebih banyak menyangkut oknum dan manajemennya. Jika masalah seperti ini yang muncul maka bukan berarti menyalahkan dan mengkerdilkan peran partai politik atau yang lainnya apalagi membubarkannya. Tentu saja hal  ini bisa menumbuhkan pola general terhadap kondisi yang ada, sementara masih banyak pihak-pihak atau lembaga yang memiliki itikad dan ad/art yang jelas dan sesuai perjuangan bangsa Indonesia maka perlu kejelian dalam mengklasifikasikan kondisi yang terjadi. Inilah yang terkadang sebagian masyarakat belum menyadari bahwa substansi keberadaan partai politik, media, birokrasi, lembaga swadaya masyarakat penting namun karena ada motif politik tertentu maka dilakukan upaya pembusukan, digeneralisir, dan cenderung fitnah ini menjadi cara mereka yang memiliki kepentingan tersebut.

Tugas Kita

Tugas kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di semua sektor dengan pola pendidikan dan pemahaman agama yang baik. Membuat sistem dan lingkungan yang kondusif untuk bisa unggul dan merangkul semua pihak sehingga mampu mengikuti pola kebaikan tersebut. Untuk menghasilkan para pengambil kebijakan yang berkualitas dan bertanggungjawab saat dipilih dalam pemilihan pimpinan publik ataupun sebagai pemilih yang turut menentukan para pengambil kebijakan atau pimpinannya maka perlu terus meningkatkan kapasitas dalam berbagai aspek kehidupan. Semoga bermanfaat

*Penulis adalah Divisi Pengembangan SDM di SAS management