Rapat Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Gerakan Berantas Kembali Malaria Tahun 2017

Sekda Kapuas, Rianova, SH (tengah) memberikan sambutan

Pada hari Rabu, 24 Mei 2017 bertempat di ruang rapat Bupati Kapuas dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Gerakan Berantas Kembali Malaria di Kabupaten Kapuas Tahun 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota dari Forum Gerakan Berantas Kembali Malaria (Penyakit Tular Vektor) di Kabupaten Kapuas.

Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Rianova, SH. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kasus malaria masih banyak di Pasak Talawang, Timpah dan Tumbang Muroi terutama ditempat-tempat bekas penambangan liar yang menjadi tempat perindukan nyamuk. Mikrofilaria masih ditemukan dalam darah anak-anak di Kapuas, sehingga pengobatan yang pernah dilakukan harus diulang kembali. Masyarakat diharapkan untuk melaksanakan gerakan 3M plus untuk mengendalikan penyakit demam berdarah dengue.

Dalam paparannya tentang Situasi Penyakit Tular Vektor di Kabupaten Kapuas, Bapak Bambang Wicaksono, MSc.PH menyampaikan bahwa API Kapuas 2011-2016  - 0,38% (2016). Kemudian dinas kesehatan mengalami kesulitan dalam distribusi kelambu kepada penambang liar. Kelambunya ada.

Kasus Filariasis banyak di Mandomai (terbanyak), Sei Tatas. Bulan Oktober 2017 ada pengobatan massal filariasis. 

Desember – Februari merupakan bulan terbanyak kasus demam berdarah dengue. Tahun 2017 sudah ada 10 kasus. Sudah dilakukan fogging fokus. Case fatality rate-nya masih 2% (target 1%). Geber PSN dan Satu Rumah Satu Jumantik (Instruksi Bupati Kapuas 2016). Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies tertinggi di Pujon. Untuk HIV, kita masih kesulitan menjangkau kelompok rentan.

Dalam sambutannya tentang Kemitraan Menuju Eliminasi Malaria, dr. Endang Srilestari P, M.Kes, Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Provinsi Ksalimantan Tengah mengharapkan Kapuas bisa eliminasi malaria tahun 2018. Pada tahun 2012 yang lalu komitmen eliminasi ditandatangani oleh semua bupati (Kapuas - Muhammad Mawardi) dan semua organisasi profesi. Beliau juga menyampaikan peran yang harus dilaksanakan oleh lintas sektor.

Menyikapi presentasi dari dr. Endang, Bapak Sekda menginformasikan bahwa Pertambangan dan Kehutanan sudah merupakan kewenangan provinsi. Sehingga diharapkan para penambang dan perambah hutan didekati oleh Puskesmas.