Kapuas perlu dana lebih dari 50 miliar untuk biayai Jaminan Kesehatan Nasional

Dalam pertemuan Forum Kemitraan dan Pemangku Kepentingan Utama Menuju Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 20 April 2018 di ruang rapat Bupati Kapuas, dr. Elke, kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya menyampaikan dua skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada Desember 2018. 

Pada skema pertama dimana pemerintah daerah harus membiayai 204.365 jiwa yang belum memiliki kartu JKN-KIS, maka dana yang diperlukan adalah Rp 56.542.740.000 per tahun.

Pada skema kedua dimana pemerintah hanya membiayai segmen selain keluarga PNS dan karyawan swasta, maka pemerintah harus menyediakan dana sebanyak Rp 53.199.552.000 per tahun.

Pemerintah pun tahun ini masih berhutang kepada BPJS Kesehatan. Menurut bagian keuangan hal ini terjadi karena pada akhir tahun tidak ada usulan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran iuran peserta JKN yang ditanggung Pemerintah Daerah. Diharapkan pada perubahan anggaran tahun ini hutang tersebut bisa dilunasi.