Navigating Integrity Zone Development: A Hospital's Journey

Gambar
 This storyboard chronicles the efforts of a medical services head tasked with understanding and implementing an integrity zone at RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Hospital. Over one evening, they delve into the self-assessment form required for the integrity zone's development, consulting ChatGPT for clarification on complex issues and drafting essential documents. By morning, they are ready to lead a staff assembly, outlining the steps necessary to foster a culture of integrity within the hospital. On April 17, 2024, the director of RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo assigned the head of medical services to attend a socialization meeting for the integrity zone development. Searching for foundational documents for the integrity zone at night, finding the self-assessment form. Exploring the self-assessment questions, using ChatGPT to understand the complicated parts. Asking ChatGPT for advice on: Team Decree (SK Tim Kerja), Work Plan (Rencana Kerja), Change Agents (Agen Perubahan),

Pembentukan Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Kapuas

 


Pada hari Senin, 25 Maret 2024 bertempat di Hasupa Ballroom, Hotel Fovere dilaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota Tahun 2024, "Pembentukan Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Kapuas". Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Kapuas. 

Hadir dalam pertemuan ini, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Bapak Ahmad M. Saribi; Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Tonun Irawaty; Kepala DP3APPKB Kabupaten Kapuas, Ibu Tri Setyautami; Ketua PWI Kapuas, Ibu Sri Hayati; serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah dan berbagai organisasi tingkat kabupaten lainnya.

Bapak Saribi yang membacakan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, menyampaikan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kapuas. Beliau juga menghimbau agar memperkuat jejaring antar stakeholder untuk memperbaiki penanganan kasus. Satgas diharapkan dapat bekerja secara maksimal. Beliau berharap agar Kota Layak Anak dapat meningkat grade-nya bukan hanya pratama, tapi bisa ke madya dan utama.

Isu kesetaraan jender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan skala prioritas dalam RPJMD. Data-data masalah ini selalu diminta dalam pertanggungjawaban Pj. Bupati Kapuas.

dr. Tri Setyautami menyampaikan Upaya Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dimana disampaikan peran dari masing-masing dinas, BKKBN, Kanwil Kemenkumham, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media, Dunia Usaha dan Masyarakat. 

Layanan Pengaduan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mencakup

  1. Pelayanan Pengaduan
  2. Pelayanan Penjangkauan
  3. Pelayanan Pengelolaan Kasus
  4. Pelayanan Akses Penampungan Sementara
  5. Pelayanan Mediasi
  6. Pelayanan Pendampingan Korban

Hotline: 0812-2048-4101

Dalam kegiatan ini disampaikan juga draft dari Peraturan Bupati Kapuas tentang Pembentukan Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Kapuas yang memuat fungsi serta susunan kepengurusan satgas.

Bapak Siswanto, SH Kasi Pidana Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Kapuas menyampaikan masalah Peran Serta Kejaksaan Terhadap Perlindungan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak. Beliau menyarankan pencegahan terhadap kekerasan tersebut. 

Beliau menyampaikan bahwa sebab laki-laki melakukan kekerasan seksual diantaranya adalah:

  1. Tidak terpenuhinya hasrat seksualnya
  2. Terpancing dengan tampilan wanita yang tidak menutup aurat
  3. Minuman keras
Beliau memberikan contoh bagaimana ada orang suci yang ketika diberi pilihan, membunuh bayi, menyetubuhi perempuan atau minum minuman keras. Dia memilih untuk minum minuman keras. Akhirnya karena mabuk, dia membunuh bayi dan menyetubuhi perempuan. 

Pembicara terakhir, Bu Yuni dari Polres Kapuas membicarakan Peran Kepolisian dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak. Jumlah kasus yang ditangani per tahun adalah 22 (2021), 19 (2022) dan 44 (2023). Jumlah kasus terbanyak adalah cabul dan persetubuhan. Kasus terbanyak ada di Kecamatan Selat. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kamus Dayak Ngaju - Indonesia

Pengantar singkat Bahasa Dayak Ngaju (4)

Laki-laki adalah "qawwam" bagi perempuan