DWP Fakultas Teknik UGM Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Karhutla di Kapuas

Gambar
  Kapuas, Kalimantan Tengah — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas diwujudkan melalui bantuan air bersih dan air minum dari Dharma Wanita Persatuan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (DWP FT UGM) . Bantuan tersebut disalurkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Kapuas melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PDM Kapuas , bersama Lazismu Kapuas dan Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah . Sebanyak 15.000 liter air bersih dan 1.000 galon air minum telah didistribusikan kepada masyarakat di sejumlah titik, di antaranya Masjid Jami Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Masjid Ar-Rahman Jalan Barito, kawasan Jalan Kapuas Pasar Sabtu, serta Desa Pulau Telo Baru . PDM Kabupaten Kapuas melalui MDMC menyampaikan apresiasi kepada DWP Fakultas Teknik UGM atas dukungan yang diberikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih dan air minum di ten...

Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Kapuas Tahun 2024

 


Pada tanggal 3 Juni 2024, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, H. Saring, SH, MH, CGCAE, menyampaikan presentasi di ruang rapat rumah jabatan Bupati Kapuas. Presentasi ini membahas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Kabupaten Kapuas untuk tahun 2024.

Tujuan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tiga tujuan utama:
  1. Meningkatkan Ketaatan dan Efisiensi: Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan ketaatan, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. Manajemen Risiko dan Pengendalian: Pengawasan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
  3. Tata Kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi: Tujuan lain adalah untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 3 ayat (1), perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 mencakup:
  1. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional.
  2. Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prioritas nasional.
  3. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kapuas dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta mampu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam proses penyelenggaraannya. 

Kesimpulan

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah upaya penting untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan dengan efisien dan efektif. Melalui peningkatan ketaatan, manajemen risiko, dan tata kelola, diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik. Presentasi ini memberikan panduan penting bagi pemerintah Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2024.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kamus Dayak Ngaju - Indonesia

Pengantar singkat Bahasa Dayak Ngaju (4)

Toko Souvenir "ANTIK"