Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kabupaten Kapuas

Gambar
  Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kabupaten Kapuas dilaksanakan pada hari Selasa, 30 April 2024 di aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.  Dalam sambutan dari Asisten III, Bapak Ahmad M. Saribi, beliau mengharapkan adanya arahan dari Sekretaris Daerah terkait masalah pembangunan Zona Integritas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Drs, Septedy, menyampaikan bahwa hasil dari Ombudsman untuk tahun 2023 adalah 82,72. Tapi penilaian KPK, kita berada pada 68,99 padahal target nasional adalah di atas 70. Kita tidak boleh puas dengan kepatuhan di Ombudsman, kita harus meningkatkan satuan pengawasan internal. Beliau bertanya, kalau darah lain bisa, mengapa kita tidak bisa. Mengapa? Masalahnya dimana? Pekerjaan ini adalah pekerjaan kita semua,

Pesan Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024

 

Indonesia berpeluang menjadi negara maju saat bonus demografi terjadi pada tahun 203--an dimana 68% penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Bila kita tidak mencapai ini, kita akan seperti Amerika Latin yang tidak bisa menjadi negara maju. Namun banyak tantangan yang harus dihadapi seperti angka stunting yang meskipun sudah menurun dari 37,6% (2013) menjadi 21,5% (2023), namun masih jauh dari target 14%.

Kematian akibat penyakit menular juga masih tinggi yaitu stroke 331 ribu per tahun, jantung 296 ribu per tahun dan kanker 297 ribu per tahun. Itulah sebabnya kementerian kesehatan berusaha agar Puskesmas bisa melakukan deteksi dini dengan menggunakan USG dan EKG.

Rumah sakit juga diharapkan untuk bersiap menerima CT-Scan, mamografi dan Cath-Lab, Linaec, serta MRI. Tentu semua itu harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai. Ketersediaan dokter spesialis masih menjadi problem terbesar. Rasion dokter kita masih 0,47, ranking 147 dunia. RSUD Indonesia 34% tidak punya dokter spesialis.

Untuk mewujudkan ini semua diperlukan adalah sinkronisasi kebijakan dalam bentuk rencana induk bidang kesehatan yang sudah disebutkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Selain itu, Indonesia harus memperkuat industri kesehatan dalam negeri. Karena sekitar 1 juta orang Indonesia berobat ke luar negeri. Mereka menghabiskan dana sekitar 11,5 milyar dolar (180 triliun rupiah). Bahan produksi farmasi lokal 90% masih impor dan alat kesehatan di e-katalog tahun 2023, 52% masih impor. Presiden berharap untuk bahan habis pakai sudah bisa diproduksi di Indonesia.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kamus Dayak Ngaju - Indonesia

Pengantar singkat Bahasa Dayak Ngaju (4)

Laki-laki adalah "qawwam" bagi perempuan